Tokoh Yunani

Ketiga pemikir Yunani yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles adalah tokoh yang sangat penting dalam memahami ckal bakal pemikiran politik negara berkembang. ketiga tokoh ini meskipun hidup dalam satu masa, namun ketiganya memiliki karakteristik pemikiran yang berbeda. berikut ini akan saya uraikan sedikit tentang pemikiran ketiga tokoh Yunani di atas

Yang pertama Socrates Socrates ( 470 SM - 399 SM ) adalah filsuf dari Athena, Yunani dan merupakan salah satu figur tradisi filosofis Barat yang paling penting. Socrates lahir di Athena, dan merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Socrates diperkirakan berprofesi sebagai seorang ahli bangunan (stone mason) untuk mencukupi hidupnya. Penampilan fisiknya pendek dan tidak tampan, akan tetapi karena pesona, karakter dan kepandaiannya ia dapat membuat para aristokrat muda Athena saat itu untuk membentuk kelompok yang belajar kepadanya. Metode pembelajaran Socrates bukanlah dengan cara menjelaskan, melainkan dengan cara mengajukan pertanyaan, menunjukkan kesalahan logika dari jawaban, serta dengan menanyakan lebih jauh lagi, sehingga para siswanya terlatih untuk mampu memperjelas ide-ide mereka sendiri dan dapat mendefinisikan konsep-konsep yang mereka maksud dengan mendetail. Socrates sediri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Kebanyakan yang kita ketahui mengenai buah pikiran Socrates berasal dari catatan oleh Plato, Xenophone ( 430-357 ) SM, dan siswa-siswa lainnya. Socrates percaya bahwa pemerintahan yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak, yang dipersiapkan dengan baik, dan mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Ia juga dikenang karena menjelaskan gagasan sistematis bagi pembelajaran mengenai keseimbangan alami lingkungan, yang kemudian akan mengarah pada perkembangan metode ilmu pengetahuan. Socrates percaya akan gagasan mengenai gaya tunggal dan transenden yang ada di balik pergerakan alam ini. Dengan demikian, Socrates memiliki pandangan yang bertentangan dengan kepercayaan umum masyarakat Yunani saat itu, yaitu kepercayaan pada kuil (oracle) dari dewa-dewa.. Socrates sangat kritis dan selalu mempertanyakan tentang hakekat hidup manusia di bumi dengan pertanyaan apa dan mengapa. dia tokoh yang tidak mudah percaya terhadap kebenaran tanpa dia menyelidikinya lebih dalam. Socrates mengembangkan akal budi dan sikap kurang percaya terhadap segala sesuatu yang dianggap oleh orang banyak suatu kebenaran. dia selalu mempertanyakan tentang hakekat kebenaran. karena keingintahuannya inilah dia ditentang oleh kaum sofis dan penguasa di negaranya. harus kita ketahui bahwa kaum sofis adalah sekelompok orang yang dianggap berpengetahuan dan berhak menentukan mana yang benar dan salah. sedangkan kebeadaan Socrates ini yang selalu mempertanyakan hakekat kebenaran ini dianggap mengancam posisi kaum sofis sehingga kaum sofis menyimpulkan bahwa Socrates dianggap menyesatkan rakyat sehingga harus dihukum mati dengan cara meminum racun pada abad 399SM. sanyangnya Socraates tidak meninggalkan tulisan apapun sehingga ajaran-ajarannya dapat dibaca melalui tulisan para muridnya seperi Plato. Kematian Socrates tidak berarti kematian ajaran-ajarannya. kematian dirinya justru menjadi awal kebangkitan ajaran-ajarannya dikalangan kaum muda Yunani Kuno.
Plato adalah salah satu murid Socrates yang mempopulerkan ajaran-ajaran gurunya. Plato lahir pada tahun 428/7 sebelum masehi dari keluarga terkemuka di Athena, ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Ketika bapaknya meninggal ibunya menikah lagi dengan adik ayahnya Plato yang bernama Pyrilampes yang tidak lain adalah seorang politikus, dan Plato banyak terpengaruh dengan kehadiran pamannya ini. Plato sudah mulai memperkenalakan ajaran tentang negara. menurut Plato, negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan yang menurut Plato adalah pengetahuan. berangkat dari steatmen itulah Plato mengungkapkan bahwa pemimpin ang ideal adalah pemimpin yang berilmu pengetahuan yang pada saat itu disebut dengan filsuf sehingga dapat menempatkan benar dan salah pada tempatnya. Negara ideal menurut Plato juga didasarkan pada prinsip larangan kepemilikan pribadi baik dalam bentuk harta, keluarga, anak maupun istri. hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta egoisme yang akan menyebabkan erosif dan destruktif bagi negara dan penyebab utama disintegrasi. dengan hak atas kepemilikan pribadi menurutnya akan menciptakan kecemburuan dan kesenjangan sosial dan menjadikan setiap orang berusaha menumpuk kekayaan dan milik pribadi tanpa batas. Uang, anak, wanita adalah milik negara. anak yang baru lahir tidak perlu tahu siapa ayah dan ibunya. dia dipelihara oleh negara dan digembleng dengan berbagai macam ketrampilan baik ilmu pengetahuan dan ilmu kemiliteran. Negara ideal menurut Plato tidak memperkenankan adanya lembaga perkawinan. tidak seorangpun boleh memiliki istri. istri adalah milik kolektif. hal ini diakibatkan lembaga perkawinan telah menciptakan adaya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. baik laki-laki maupun perempuan bagi Plato sama saja. karena jika dilatih hasilnya akan sama antara laki-laki dan perempuan. Plato sudah mengenalkan kesetaraan Gender meskipun masih bersifat primitif. semua pemikiran Plato yang anti individualisme ini bermuara pada pengabdiannya kepada Negara. kehancuran Athena menurut Plato bukan semata-mata karen faktor external melainkan juga karena faktor internal yaitu perpecahan, disintegrasi dan disorientasi politik. sehingga pemerintahan yang ideal menurut Plato adalah sistem kenegaraan yang otoriter. Tokoh yang ketiga adalah Aristoteles
yang merupakan murid dari Plato yang pemikirannya merupakan suatu bentuk pemberontakan terhadap gagasan Plato. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah) tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 SM, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 SM. menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon atau mahluk yang berpolitik. Aristoteles menganalogikan negara seperti organisme tubuh. Negara lahir dalam bentuknya yang sederhana kemudian berkembang menjadi kuat dan dewasa setelah itu hancur dan tenggelam dalam sejarah. negara terdiri dari berbagai komponen-komponen. dari kumpulan keluarga, desa-desa dan persekutuan-persekutuan yang akhirnya membentuk suatu negara. terbentuknya negara karena interaksi manusia yang saling membutuhkan. mengenai ukuran negara hendaknya jangan terlalu kecil karen kan mudah diserang dan dihancurkan oleh negara lain dan jangan terlalu luas karena akan menyebabkan kesulitan mengkoordinasikan. Negara menurut aristoteles memiliki tujuan mulia yaitu mensejahterakan seluruh warganegara. Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu. Hak milik menjadi penting karena memberikan tanggungjawab bagi seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidup sosial. Sehingga ada keinginan mempertahankan kekayaan dari serangan luar yang membuat secara tidak langsung rakyat juga memikirkan keamanan negara demi kelangsungan hidup mereka. Lembaga perkawinan diperlukan untuk melindungi kaum wanita dari kejahatan laki-laki. Karena bagi Plato perempuan atau wanita merupakan mahluk yang tidak sempurna dan memiliki banyak kelemahan sehingga harus dilindungi melalui lembaga perkawinan. Aristoteles adalah tokoh yang mulai memperkenalkan beberapa bentuk negara yaitu Monarkhi dengan bentuk buruknya Tirani, Aristokrasi dengan bentuk buruknya Oligarki dan Politea dengan bentuk buruknya Demokrasi.


Daftar Pustaka
http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/socrates-plato-dan-aristoteles-5119740/
Akhmad Suhelmi. 2007. Pemikiran Politik Barat. Garmedia Pustaka Utama. Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Socrates

Read more »

Niccolo di Bernardo dei Machiavelli (1469 – 1527)

Niccolo di Bernardo dei Machiavelli
(1469 – 1527)


Machiavelli dilahirkan di Florence pada 3 Mei 1469. Machiavelli anak dari seorang lawyer kaya, serta tumbuh di lingkungan budaya Florence yang sedang mekar, serta kekuasaan politik yang genius dari Lorenzo de’Medici. Machiavelli muda menjadi murid seorang guru bahasa latin, Paolo da Ronciglione. Dia kemuadian masuk Universitas di Florence dan mempelajari masalah-masalah humanisme.

Machiavelli hidup pada masa puncak perkembangan kebudayaan di Florence hingga mulai mengalami kemunduran. Periode tersebut diwarnai dengan instabilitas politik, ketakutan, invansi, intrik, termasuk kerajaan Vatikan, yang semuanya masuk dalam kancah perang politik Eropa terseret oleh dua negara besar, yaitu Spanyol dan Perancis.

Dia juga menyaksikan senja kala kekuasaan Medici pada saat Piero de’Medici diturunkan oleh Biarawan Dominican, Savanarola yang mendirikan Republik Florentine pada 1484. Selanjutnya, Republik kedua dibangun oleh Soderini pada 1498 setelah menjatuhkan Savanarola. Pada republik kedua inilah Machiavelli memulai karir sebagai sekretaris hingga dihancurkan oleh Spanyol pada 1512 yang mengembalikan kekuasaan Medici. Pada masa republik kedua ini, Machiavelli menjadi second chancellor dan sekretaris dari Chancellor Adriani. Machiavelli pada periode ini pernah ditugaskan ke Forli untuk menegosiasikan keberlanjutan hutang dengan Catherine Sforza pada 1499. Pada 1500, dikirim ke Perancis dan bertemu dengan Louis XII serta Kardinal Rouen. Pada 1502 dikirim ke Romagna sebagai duta untuk Cesare Borgia di mana pada saat itu Machiavelli menjadi saksi pembunuhan Borgia. Pengalamannya terhadap sosok Borgia ini mempengaruhi pemikiran politik Machiavelli.

Pada 1503, Machiavelli kembali ke Florence dan tahun berikutnya, 1504, menjalankan misi keduanya ke Perancis. Selain karir di bidang diplomatik, Machiavelli juga pernah menyampaikan suatu rencana reorganisasi militer kepada penguasa Pierre Sordini, dan diterima pada 1506. Pada 1508 dikirim kembali ke Bolzano untuk menemui Emperor Maximilian, serta pada 1510 kembali dikirim ke Perancis.

Pada saat Medici kembali berkuasa pada 1512, Machiavelli ikut dalam kejatuhan patronnya. Pada masa kekuasaan Medici ini, Machiavelli dapat dikatakan tidak memiliki komitmen atau jalur politik tertentu. Dia selalu tidak dapat dilihat sebagai pendukung politik tertentu. Dia bekerja dengan baik tanpa memerdulikan situasai politik kekuasaan. Namun, pemerintahan Medici tidak pernah mempercayai Machiavelli secara penuh karena pernah menjadi pejabat penting pada masa republik. Akhirnya, Machiavelli ditahan atas tuduhan konspirasi pada 1513 dan mendapatkan siksaan karena menolak semua tuduhan tersebut serta diasingkan di San Casciano. Walaupun akhirnya dimaafkan, namun diharuskan untuk berhenti dari kehidupan publik dan mencurahkan perhatian pada kesusateraan sehingga melahirkan karya-karya seperti Discourse on Livy, the Prince, the History of Florence, dan dua naskah drama.

Pada 1519, Machiavelli menjadi konsultan bagi Medici untuk pembuatan konstitusi baru Florence seperti yang ditawarkannya dalam Discources. Pada 1521 hingga 1525 Machiavelli diangkat dalam jasa diplomatik dan sebagai penulis sejarah. Setelah kekalahan Perancis di Pavia (1525), Italia tidak lagi memiliki harapan sebelum pasukan Charles V mengalami kemajuan, dan Machiavelli berusaha menghindari Florence dari invansi pasukan yang sedang dalam perjalanan menuju Roma. Pada Mei 1527, rakyat Florence kembali memaksa Medici keluar dari Florence dan memproklamasikan berdirinya republik, namun Machiavelli, kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan dalam gerakan pembebasan, serta telah mengalami penurunan kesehatan hingga meninggal pada 20 Juni 1527.
Terdapat tiga pandangan berbeda terhadap Machiavelli dilihat dari karya-karyanya. Pandangan pertama, menyatakan bahwa Machiavelli adalah pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralism dan amoralism. Pandangan ini dikemukakan oleh Leo Strauss (1957) karena melihat ajaran Machiavelli menghindar dari nilai keadilan, kasih sayang, kearifan, serta cinta, dan lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan, dan penindasan.

Pandangan kedua, merupakan aliran yang lebih moderat dipelopori oleh Benedetto Croce (1925) yang melihat Machiavelli sekadar seorang realis atau pragmatis yang melihat tidak digunakannya etika dalam politik. Padangan ketiga yang dipelopori oleh Ernst Cassirer (1946), yang memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang scientist. Dapat disebutkan sebagai “Galileo of politics” dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral (between the facts of political life and the values of moral judgment).
***

Inovasi Machiavelli dalam buku Discourses on Livy dan The Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolakbelakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.

Buku-buku abad pertengahan memberikan kepercayaan bahwa penggunaan kekuasaan politik hanya dibenarkan jika dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakter memenuhi nilai-nilai luhur. Jika pemegang kekuasaan menginginkan kedamaian dan tetap menduduki jabatannya, harus bertindak sesuai dengan standar kebaikan dan etika. Mereka hanya akan dipatuhi sepanjang menunjukkan pemenuhan nilai-nilai moral.

Adalah Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Keahlian yang dibutuhkan untuk mendapat dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi.

Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tatatan sistem politik yang baik. Namun karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitikberatkan perhatian pada paksaan. Karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik, maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah senjata. Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin jika terlepas dari kekuasaan untuk memaksa. Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas adalah suatu hak untuk memerintah.

Dalam the Prince digambarkan cara-cara agar seorang individu dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan negara. Situasi sosial dan politik dalam buku tersebut dilukiskan dalam kondisi yang sangat tidak dapat diprediksi dan mudah berubah. Hanya orang hebat dengan pikiran penuh perhitungan yang dapat menaklukkan kondisi sosial politik tersebut. Penolakan Machiavelli terhadap penghakiman etis dalam politik mengakibatkan pemikirannya disebut sebagai pemikiran renaisance yang anti-Christ.

Citra Machiavelli yang menentang kekuasaan gereja juga terlihat dalam buku the Discourse yang secara jelas menyatakan bahwa bahwa Kristianitas konvensional melemahkan manusia dari kekuatan yang diperlukan untuk menjadi masyarakat sipil yang aktif. Dalam the Prince juga terdapat penghinaan, disamping penghormatan, terhadap kondisi gereja dan kepausan pada saat itu. Pandangan-pandangan Machiavelli mengakibatkan beberapa penulis seperti Sullivan (1996) dan Anthony Parel (1992) berpendapat bahwa Machiavelli adalah penganut agama pagan seperti masyarakat Romawi kuno.

Untuk memahami pemikiran Machiavelli, negara tidak boleh dipikirkan dalam kaca mata etis, tetapi dengan kaca mata medis. Pada saat itu, Italia sedang menderita dan menyedihkan, sedangkan Florentine dalam bahaya besar. Untuk itu negara harus dibuat menjadi kuat bukan dengan pendekatan etis tetapi medis. Rakyat yang berkhianat harus diamputasi sebelum menginfeksi seluruh negara (seditious people should be amputated before they infect the whole state). Machiavelli melihat politik seperti kondisi medan perang yang harus ditaklukkan.

Nilai (virtú), dalam bahasa Machiavelli dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dalam situasi sosial yang berubah melalui kehendak yang kuat, kekuatan, serta perhitungan dan strategi yang brilliant. Bahkan, untuk mendapatkan cinta seorang perempuan (Fortune), seorang raja yang idela tidak meminta atau memohon, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apapun yang dia mau. Skandal tersebut melambangkan potensi manusia yang sangat kuat di lapangan politik.

Virtú, dalam konsepsi Machiavelli adalah kualitas personal yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan kekuasaannya. Raja harus memiliki kualitas virtú yang paling tinggi, bahkan jika dibutuhkan untuk dapat bertindak sangat jahat. Untuk dapat menjadi seseorang yang memiliki kualitas virtú, raja harus bersifat fleksibel (flexible disposition). Orang yang sesuai untuk memegang kekuasaan menurut Machiavelli adalah seseorang yang dapat melakukan berbagai tindakan dari yang baik hingga yang buruk. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Virtú adalah segala hal yang terkait dengan kekuasaan. Penguasa Virtú dituntut untuk memiliki kompetensi menjalankan kekuasaan. Memiliki Virtú berarti memiliki kemampuan atas segala aturan yang terkait dengan menjalankan kekuasaan secara efektif. Virtú adalah kekuasaan politik.

Konsepsi lain yang menghubungkan antara Virtú dengan pelaksanaan kekuasaan yang efektif adalah Fortuna. Fortuna adalah musuh dari tatanan politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara. Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara konvensional, fortuna diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak dan tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan Machiavelli mengartikan fortuna sebagai kedengkian dan sumber kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi (uncomprommising fount of human misery), penderitaan, dan musibah. Jika fortuna menentukan kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan.

Dia menggambarkan fortuna menyerupai “satu dari sungai kita yang merusak, yang pada saat marah akan mengubah daratan menjadi danau, meruntuhkan pohon dan bangunan, mengambil dunia dari satu titik dan meletakkannya pada titik lain; semua orang melarikan diri sebelum banjir; semua orang marah dan tidak ada yang dapat menolak” (one of our destructive rivers which, when it is angry, turn the plains into lakes, throws down the trees and buildings, takes earth from one spot, puts it in another; everyone flees before the flood; everyone yields to its fury and nowhere can repel it). Kemarahan dan musibah tersebut tidak berarti berada di luar kekuasaan manusia. Sebelum hujan tiba, masih mungkin untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan atau mengubah konsekuensinya. Gambaran tersebut dikemukanan oleh Machiavelli untuk menyatakan bahwa fortuna dapat diatasi oleh manusia, namun harus dengan persiapan dengan Virtú dan kebijakan.

Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortuna. Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak cepat (impetuous) dari pada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang perempuan dan diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukan dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortuna menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya.
***

Jika buku the Prince banyak menimbulkan perdebatan, maka tidak demikian halnya dengan buku the Discourses on the Ten Books of Titus Livy yang oleh banyak ahli dipandang mewakili komitmen dan kepercayaan politik pribadi Machiavelli, khususnya terhadap republik. Dalam semua karyanya, secara konsisten Machiavelli membagi tatanan kehidupan sipil dan politik menjadi yang bersifat minimal dan yang penuh yang mempengaruhi pencapaian kehidupan bersama.

Tatanan konstitusional yang minimal adalah di mana subyek hidup dengan aman (vivere sicuro), diatur oleh pemerintah yang kuat yang senantiasa mengawasi perkembangan bangsawan dan rakyatnya, namun diimbangi dengan mekanisme hukum dan institusional lainnya. Sedangkan tatanan konstitusional yang penuh, tujuan tatanan politik adalah untuk kebebasan masyarakat (vivere libero) yang diciptakan secara aktif oleh partisipasi dan interaksi antara kaum bangsawan dan rakyat.

Selama kariernya sebagai sekretaris dan diplomat pada Republik Florentine, Machiavelli mendapatkan pengalaman di lingkungan inti pemerintahan Perancis yang menurut pandangannya adalah model konstitusional minimal (the “secure” [but not free] polity). Machiavelli melihat kerajaan Perancis dan Rajanya memiliki dedikasi terhadap hukum. Dia menyatakan bahwa kerajaan Perancis merupakan kerajaan yang pada saat itu paling baik pengaturan hukumnya. Raja Perancis dan para bangsawan yang berkuasa dikontrol oleh aturan hukum yang dilaksanakan oleh otoritas independen dari parlemen. Oleh karena itu, kesempatan adanya tindakan tirani yang tak terkendali dapat dieliminasi.

Bagaimanapun bagusnya penataan dan kepatuhan hukum dalam rezim yang demikian, menurut pandangan Machiavelli tidak sesuai dengan vivere libero. Sepanjang terdapat kehendak publik untuk mendapatkan kebebasannya, raja yang tidak dapat memenuhinya harus meneliti apa yang dapat membuat mereka menjadi bebas. Dia menyimpulkan bahwa beberapa individu menginginkan kebebasan hanya untuk dapat memerintah yang lain. Sebaliknya, sebagian besar mayoritas rakyat mengalami kebingungan antara kebebasan dan keamanan, membayangkan bahwa keduanya adalah identik. Namun ada juga yang menginginkan kebebasan untuk tujuan hidup dengan aman (vivere sicuro).Machiavelli kemudian menyatakan bahwa rakyat hidup dengan aman (vivere sicuro) tanpa alasan lain dibanding dengan rajanya yang terikat hukum guna memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Karakter kepatuhan terhadap hukum dari rezim Perancis adalah untuk memastikan keamanan, namun keamanan tersebut jika diperlukan tidak boleh dicampurkan dengan kebebasan. Inilah batasan dari aturan dari monarkhi, bahkan untuk kerajaan yang paling baik, tidak akan dapat menjamin rakyatnya dapat diperintah dengan tenang dan tertib.
Inti pemikiran politik Machiavelli adalah kekuasaan, bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Namun pemikirannya mengenai bentuk negara ini bukanlah negara demokrasi seperti yang sedang menjadi kecenderungan sekarang ini. Yang menjadi perhatian Machiavelli tentang bentuk negara ini adalah, kekuasaan despotik, kolonial, dan aneksasi. Pemikiran ini tampaknya sudah tidak bisa dipakai karena sangat bertentangan dengan demokrasi dan kesamaan derajat antara bangsa-bangsa. Selain itu, sebagian pemikirannya tampak diwarnai ide kekerasan, kelicikan, dan egoisme dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun apakah seluruh pemikirannya sudah tidak sesuai zaman dan tidak terpakai lagi. Apakah sebenarnya masih ada, paling tidak unsur-unsur pemikirannya yang masih bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi.

Sebenarnya tidak seluruh pemikiran Machiavelli tidak terpakai lagi. Banyak unsur-unsur pemikirannya yang bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi. Tentu saja ajaran-ajarannya tentang kekerasan seperti menumpas habis seluruh keluarga penguasa lama, bertindak jahat jika diperlukan, sudah tidak bisa dipraktekan lagi. Namun ajaran-ajaran lainnya dalam hal strategi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, sejauh masih dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, tentu saja masih layak untuk dipraktekkan.

Meraih Kekuasaan

Kekuasaan menurut Machiavelli merupakan alat yang mengabdi pada kepentingan negara. Kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan militer, juga merupakan dasar negara yang utama, bahkan melampaui hukum. Oleh karena itu, ajaran Machiavelli dinamakan ajaran tentang “kepentingan Negara” (staatraison). Jadi, negara adalah tujuan akhir dari kekuasaan. Bahkan demi tujuan akhir tersebut, Machiavelli mengabaikan tujuan-tujuan lainnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kebaikan bagi warga negara. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan etika kekuasaan di negara demokrasi dimana rakyat adalah tema sentral dari kekuasaan.

Namun ada unsur pemikiran Machiavelli yang masih relevan dengan konteks negara demokrasi, yaitu, dalam hal bagaimana meraih kekuasaan. Seseorang dapat meraih kekuasaan, menurut Machiavelli apabila dalam dirinya terdapat dua hal, yaitu, keberuntungan (fortuna) dan kecerdikan (virtu). Keberuntungan menentukan separuh dari dapat diraihnya kekuasaan, separuh lainnya, atau hampir sebanyak itu, ditentukan oleh kecerdikan individu tersebut. Digambarkan olehnya bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan virtunya agar ketika “banjir” keberuntungan itu datang, dia telah siap untuk menghadapinya dan menggunakan keberuntungan tersebut sebaik-baiknya demi meraih kekuasaan.

Ada kecenderungan bahwa orang yang kekuasaannya lebih didasarkan pada kecerdikan, lebih kuat kedudukannya. Semakin orang tidak mengandalkan keberuntungan, akan semakin kuat kedudukannya. Sebaliknya, orang yang meraih kekuasaan lebih karena keberuntungan sehingga didapatkannya tanpa usaha keras, akan mengalami kesulitan besar dalam usahanya mempertahankan kekuasaan.

Mempertahankan Kekuasaan

Dalam era demokrasi pun banyak unsur pemikiran Machiavelli tentang mempertahankan kekuasaan yang layak untuk dipakai, namun tentunya dengan penyesuaian berupa penghalusan cara-cara tindakan. Misalnya, pemikirannya tentang seorang penguasa harus mengetahui bagaimana menggunakan sifat manusia dan sifat binatang, dan bahwa menggunakan salah satu tanpa yang lainnya tidak akan dapat bertahan. Kedua sifat ini memang harus dimiliki penguasa. Dalam hal sifat binatang, Machiavelli mengatakan bahwa seorang penguasa harus menjadi rubah agar mengenal perangkap-perangkap dan menjadi singa untuk menghalau serigala-serigala. Jelas sifat ini perlu dimiliki penguasa sebab dalam politik di era demokrasi ini terdapat banyak perangkap-perangkap dan ancaman-ancaman dari lawan-lawan politik. Sifat binatang ini hanya dipakai apabila terdapat ancaman bagi kelangsungan kekuasaan, diluar kondisi itu, penguasa sepatutnya kembali bersifat manusia. Untuk menghindari datangnya perangkap dan ancaman, dapat diantisipasi dengan beberapa cara, misalnya, tidak menambah kekuasaan seseorang (bawahan) yang sudah kuat, tidak memasukkan orang yang terlalu kuat ke dalam jajaran kabinet, kalau seandainya ada seseorang yang menjadi terlalu kuat di dalam kabinet sehingga berpotensi melampaui kekuasaannya, sebaiknya diberhentikan.

Pemikiran Machiavelli lainnya yang masih layak dipakai dalam praktek negara demokrasi adalah berupa nasehat-nasehat. Tentang hubungannya dengan militer, Machiavelli mengatakan bahwa seorang penguasa ideal ialah seorang penguasa yang harus sanggup menjadi panglima militer yang cakap dan trampil serta yang benar-benar dapat mengendalikan angkatan perang dengan baik. Penguasa dalam negara demokrasi adalah juga seorang panglima tertinggi dalam angkatan perang, maka penguasa harus bisa menunjukkan perannya dan bisa mengendalikan militer sebaik-baiknya. Selain itu, penguasa yang kuat adalah mereka yang mempunyai pasukan yang besar atau bisa menghimpun angkatan perang yang mampu menghadapi setiap ancaman kedaulatan negara.

Mengenai tingkah laku penguasa, Machiavelli mengatakan bahwa penguasa sepatutnya terlihat dan sungguh-sungguh berbelas kasihan, setia, manusiawi, jujur, dan religius. Seorang penguasa harus berhati-hati agar tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang tidak termasuk dalam kelima kualitas tingkah laku tersebut. Selain itu seorang penguasa harus menghindari hal-hal yang akan membuat ia dibenci atau diremehkan. Ia akan dibenci apabila ia serakah, dan merampas harta milik dan wanita-wanita rakyatnya.

Melihat realitas kebanyakan kasus pilkada di Indonesia yang bermasalah, maka dapat dilihat bahwa relevansi dari pemikiran Machiavelli dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan di daerah-daerah di Indonesia masih terpakai.


sumber: Jurnal Konstitusi vol. 4 no. 3 (september 2007) hal. 169-176 dan Team Redaksi Fakfakinfo

Read more »